KPK Tahan Wisnu Kuncoro Bos Krakatau Steel

KPK Tahan Wisnu Kuncoro Bos Krakatau Steel

Indonesian Today’s, Jakarta – Wisnu Kuncoro , Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel, sah berstatus tahanan KPK. Tak cuma Wisnu, KPK pun menahan dua orang tersangka lain yakni Alexander Muskitta dan Kenneth Sutardja.

Saat Wisnu keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Minggu (23/3/2019). Wisnu telah mengenakan rompi oranye tahanan KPK.

Wisnu Kuncoro tak mau memberi penjelasan sedikitpun sehubungan dengan permasalahan pidana suap pengadaan barang dan jasa. Tampak mobil panther warna hitam dengan nomor polisi B 1236 SQO.

Sebelumnya Alexander Muskitta selaku perantara permasalahan suap terlebih dahulu meninggalkan gedung KPK pada pukul 21.30 WIB. Disusul oleh Kenneth Sutardja yang kemudian keluar dari gedung pada pukul 22.30 WIB.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati menyatakan Wisnu dan Alexander akan ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sedangkan Kenneth akan ditahan di rutan yang berbeda.

“WNU dan AMU sementara ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KSU ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur,” jelas Yuyuk Andriati.

Wisnu ditetapkan sebagai terduga permasalahan sangkaan suap bersangkutan dengan pengadaan barang dan jasa di Kraktau Steel. KPK menduga Wisnu menggunakan perantara yang mempunyai nama Alexander Muskitta untuk menerima duit (suap).

Ada dua pihak yang ditengarai menjadi penyuap Kuncoro yakni Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro. Keduanya menurut keterangan dari KPK menjanjikan fee 10 persen kepada Wisnu dari dua proyek dengan nilai proyek Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar.

Wisnu dan Alexander selaku pihak penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Kenneth dan Kurniawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(set/itc)

Tinggalkan Balasan