MK: Hasil Quick Count Boleh Dipublikasi Pukul 15.00 WIB

MK: Hasil Quick Count Boleh Dipublikasi Pukul 15.00 WIB

Indonesian Today’s, Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak permohonan perkara nomor 24/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), dan perkara nomor 25/PUU-XVII/2019 yang diajukan sejumlah stasiun TV serta lembaga survei.

“Memutuskan, mengadili, menolak permohonan dari seluruh pemohon,” ujar Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim MK, ketika membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/4).

Dalam putusannya, MK menegaskan pemberitahuan hasil hitung cepat (quick count) 2 jam sesudah pemilihan dengan rujukan zona WIB yang diatur Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu sudah sesuai. Diketahui waktu pemilihan usai pada pukul 13.00 WIB, maka hasil quick count baru boleh diberitahukan pukul 15.00 WIB.

Pertimbangannya, pemberitahuan hasil hitung cepat sebelum pemilihan selesai dilaksanakan berpotensi memprovokasi pemilih.

“Mahkamah menilai selisih tenggang waktu 2 jam antara Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan Waktu Indonesia Timur (WIT) memungkinkan hasil hitung cepat di WIT sudah diberitahukan ketika pemilihan pada WIB belum selesai. Pengumuman ini yang dikarenakan kemajuan teknologi informasi bisa diakses ke seluruh wilayah Indonesia berpotensi memprovokasi sebagian pemilih yang dapat jadi mengikuti karena hal psikologis hendak menjadi bagian pemenang,” terang hakim MK Enny Nurbaningsih dalam pertimbangannya.

Baca Juga: Pemilu Tinggal Hitungan Jam, Warga Tualang Masih Banyak Yang Belum Mendapatkan Formulir C-6

Di samping itu, MK pun memandang aturan pelarangan publikasi hasil survei pada masa tenang pada Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu telah tepat.

Sebelumnya dalam permohonannya, semua pemohon meminta majelis MK untuk mengurungkan aturan publikasi hasil survei pada masa tenang pada Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu, dan hitung cepat (quick count) 2 jam sesudah pemilihan dengan rujukan WIB yang telah diatur Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu.

Mereka menilai penundaan publikasi hasil hitungan cepat malah berpotensi memunculkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil Pemilu, lagipula Pemilu kali ini ialah Pemilu perdana yang menggabungkan Pilpres dan Pileg dalam sejarah Indonesia.

“Pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji malah berpotensi memunculkan berita-berita palsu (hoaks) seputar hasil Pemilu. Hal ini akan meningkatkan beban pelaksanaan Pemilu untuk Penyelenggara Pemilu maupun aparat hukum, serta bisa menyulitkan dalam membuat tujuan Pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, dan demokratis,” isi pemohon dalam surat permohonannya

Padahal aturan tersebut sudah dinyatakan berlawanan dengan konstitusi oleh MK melalui tiga putusan sebelumnya, yaitu putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, Nomor 98/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014.

(set/itc)

Tinggalkan Balasan