Perusahaan Diharapkan Tidak Persulit Petugas BPS Dilapangan

Perusahaan Diharapkan Tidak Persulit Petugas BPS Dilapangan

Indonesian Today’s, Siak – Berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 90 Tahun 2018 tentang “Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018”, Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat) adalah wilayah kerja untuk kegiatan Sensus dan Survei yang diselenggarakan oleh BPS.

Wilayah kerja tersebut terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Blok Sensus. Wilkerstat adalah salah satu bagian penting dalam upaya penyajian data yang berkualitas. Wilkerstat berperan dalam mendukung kerangka sampel yang lengkap, akurat, relevan, dan mutakhir.

Pelaksanaan kegiatan lapangan “Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik SP2020” telah dimulai sejak 22 April hingga 22 Mei mendatang.

Pada Rabu (08/05/2019) kemarin, sempat terjadi perdebatan antara mitra BPS Kabupaten Siak, kecamatan Tualang, dengan staf PT Pelindo. Lokasi pelabuhan PT Pelindo yang berkenaan dengan batas Desa Pinang Sebatang Timur, menjadi salah satu titik yang harus di tagging dengan menggunakan aplikasi geospasial BPS.

Namun, pihak keamanan perusahaan enggan memberikan izin kepada petugas BPS untuk masuk ke lokasi pelabuhan PT Pelindo.

Baca Juga: BPS Kabupaten Siak Adakan Pelatihan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat

Sebelumnya, Askan Suryadinata dan Julia Masyitha (mitra/petugas BPS) telah meminta izin kepada pihak keamanan Pelindo. Askan telah menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik SP2020.

“Kami masuk mengikuti prosedur, meminta izin kepada security Pelindo dengan menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud dari kegiatan pemetaan ini. Tapi komandan security tetap bersikeras melarang kami untuk masuk, kecuali jika ada izin dari kantor mereka di Pekanbaru,” ujar Askan kepada wartawan, Kamis (09/05/2019).

Perusahaan Diharapkan Tidak Persulit Petugas BPS Dilapangan

Petugas BPS akhirnya meminta pihak keamanan Pelindo agar dapat mempertemukan mereka dengan pihak manajemen PT Pelindo (cabang Tualang).

“Karena tidak ada solusi dengan security, sementara kami tetap harus masuk ke kawasan Pelindo guna ambil foto batas Desa. Kami meminta untuk dipertemukan dengan pihak manajemen Pelindo yang bisa memberi keputusan. Percuma juga kita berdebat sama security, mereka juga nggak punya wewenang”, ujar Askan.

Baca Juga: Kepala BPS RI Resmikan Kantor BPS Kabupaten Rohil

Tak berselang lama, Kusno, pihak dari manajemen PT Pelindo pun datang untuk bertemu dengan petugas BPS, pihak manajemen sempat juga menghalangi. Namun, Askan kemudian menunjukan surat tugas dan dasar hukum yang menjadi payung tugasnya guna melakukan kegiatan statistik.

“Padahal meski tak ada surat spesifik yang dituju ke Pelindo, tetapi kan di Surat Perintah Tugas kami sudah jelas di mandatkan untuk wilayah kecamatan Tualang. Bahkan tercantum pula dasar hukum yang menjadi payung kami untuk bertugas,” ungkap Askan.

“Tapi ya sudahlah, akhirnya kan mereka izinkan kami masuk juga. Cuma harapannya, jangan lah Perusahaan ini mempersulit petugas statistik di lapangan yang menjalankan program pemerintah, harusnya tak boleh begitu”, lanjutnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik punya hak sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang statistik, tak cuma sekedar Pemetaan, bahkan BPS juga punya hak untuk melakukan Sensus Ekonomi dan Survei Industri Besar Sedang (IBS), dimana survei tersebut rutin diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

(atp/itc)

Tinggalkan Balasan