Kades Perawang Barat Diduga Lakukan Pungli Surat Tanah

Dugaan Pungli Surat Tanah Desa Perawang Barat

Gencarnya Jokowi bagikan sertifikat tanah gratis. Faizal, Penghulu (Kades) Perawang Barat, Kecamatan Tualang, diduga malah melakukan pungutan liar (Pungli) kepada masyarakat yang hendak mengurus surat tanah, yakni untuk pengurusan balik nama maupun register surat tanah yang berada dalam wilayah administratif Desa yang ia pimpin.

Dari penjelasan beberapa masyarakat yang tak ingin disebut namanya, mereka mengaku dimintai hingga 1jt, pengakuan warga lainnya bahkan menyebut dirinya pernah diminta untuk membayar biaya administrasi hingga 2,5jt untuk pengurusan balik nama surat tanah.

Pungli Sertifikat Tanah
Kantor Desa Perawang Barat

Biaya tersebut tanpa ada kwitansi atau bukti pembayaran resmi apapun yang diberikan oleh pihak Desa. Dari pengakuan warga, praktik seperti ini tampaknya telah lama terjadi di Kampung Perawang Barat sejak kepemimpinan Faizal.

Baca Juga: Forum Anak Tualang Raih Penghargaan DAFA Award 2019

“Saya dulu pernah diminta membayar, awalnya diminta 6jt, saya keberatan sampai akhirnya nego dari 4jt turun lagi ke 2,5jt. Tarifnya nggak jelas ntah resmi sesuai aturan atau tidak, maklum saya masyarakat awam jadi ya mau nggak mau nurut aja daripada dipersulit,” ungkap salah seorang warga.

Ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, awalnya Faizal (Kades) enggan memberi komentar terkait dugaan pungli yang dilakukannya. Faizal sempat memblokir dan non aktifkan telepon seluler miliknya.

Baca Juga: Kades di Pelalawan Riau Sidang Kasus Pungli SKGR, Jaksa Tunggu Fakta Soal Peran Pihak Lain

Hingga selasa (04/02/2020), Faizal baru memberikan tanggapan melalui pesan whatsapp. Ia menyatakan bahwa pungli tersebut dilakukan oleh calo atau mungkin staf di desa nya. Dia sendiri mengaku tak pernah menerima atau meminta uang kepada masyarakat yang ingin mengurus surat tanah.

Pernyataan Faizal tersebut kontradiktif dengan kesaksian salah seorang warga yang mengatakan dirinya sempat diminta staf desa untuk nego langsung ke penghulu jika keberatan dengan tarif yang ditetapkan Desa.

Faizal (Kades) juga sempat bingung dan tak bisa menjawab ketika wartawan menanyakan via Whatsapp, dasar hukum yang menjadi acuan dia untuk menetapkan tarif yang tak jelas tersebut.

Baca Juga: Produk Unik UKM Kecamatan Tualang Ramaikan Bazar MTQ Kabupaten Siak ke 19

Terkait laporan masyarakat, tim IndonesianToday telah meneruskan keluhan masyarakat tersebut ke ‘Satgas Saber Pungli Pusat’, Jalan Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat.

Meminta agar dapat segera dilakukan inspeksi oleh perwakilan tim Saber Pungli Provinsi Riau, yakni: Sekretaris Daerah Provinsi Riau (Sekdaprov) Riau sebagai Ketua Pelaksana Dua, Kepala Inspektorat Riau sebagai Ketua Pelaksana Tiga, Asisten Pengawas Kejati Riau sebagai Ketua Pelaksana Empat.

Sebagai Informasi, Penegakan hukum terhadap praktik pungli pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya KUHP.

Apabila praktik pungli dilakukan oleh penyelenggara Negara maka dapat ditindak sesuai dengan ketentuan Pasal 423 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Baca Juga: Perusahaan Diharapkan Tidak Persulit Petugas BPS Dilapangan

Untuk penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Cara Melaporkan Pungli Surat Tanah, dll…

Tonton Video Lainnya:

(sis/itc)

Tinggalkan Balasan