Amien Rais Ibaratkan Jokowi Mirip Seperti Firaun
Amien Rais, senior PAN kembali mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Amien menyinggung Jokowi menjalankan praktik politik otoriterisme.
Indonesian Today – “Masalah keempat, tema-nya ialah otoriterisme kian pekat. Indonesia di zaman Jokowi tidak sendirian dalam menghempaskan demokrasi sehingga berubah esensi. Beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika mengindikasikan kemiripan,” tegas Amien dalam video yang di-posting di kanal Amien Rais Official, Sabtu (15/8/2020).
Lalu Amien menyertakan data dari The Economist Intelligence Unit soal Indeks Demokrasi 2018 yang menyurvei 167 negara berdasarkan kebebasan politik dan sipil. Skor tertinggi 10 berdasarkan 5 kriteria. Di atas 8 demokrasi penuh, di bawah 4 rezim otoriter.
Dari enam negara yang ditampilkan, tak ditampilkan dan tak disebutkan posisi Indonesia. Keenam negara yang ditunjukan adalah Korea Utara (1,08), Suriah (1,43), Chad (1,50), Republik Afrika Tengah (1,52), Republik Demokratik Kongo (1,61), dan Equatorial Guinea (1,81).
Amien menyinggung di negara otoriterisme, praktik demokratis yang dijalankan di awal akan berubah.
Namun, menurutnya, di Indonesia lebih parah sebab Jokowi menjalankan politik pencitraan.
“Hanya saja di Indonesia, otoriterisme tersebut jauh lebih parah. Kita menyaksikan pada kuartal pertama Jokowi jadi presiden, pada awalnya rakyat umumnya percaya akan ada perubahan yang signifikan bagi kehidupan rakyat. Namun harapan tersebut begitu cepat kandas. Mengapa?” ujar Amien.
Baca Juga: Media Asing Soroti Jokowi, Sebut Pemerintah Gagal Sejahterakan Rakyat
“Karena politik pencitraan (image building) terus saja dilakukan oleh Jokowi seraya terus melakukan janji sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang terdengar sangat merdu di telinga kebanyakan rakyat Indonesia. Dalam literatur politik, Jokowi cukup lihai memainkan politik yang penampilannya tersebut demokratis namun substansinya intinya adalah otoriter,” sambung Amien.
Dia mengatakan Jokowi menjalankan demokrasi liberal, di mana kebebasan berbicara, berpendapat, dan juga berkumpul mulai dicurigai. Namun orang-orang di belakang Jokowi membentuknya menjadi demokrasi populis.
Lihat VIDEO Halaman Berikutnya…